Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapatkan restu dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan penyertaan modal negara atau PMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dengan total Rp 73,26 triliun.
Terdapat sembilan fraksi yang menyetujui sepenuhnya dan atau menyetujui dengan catatan.
“Fraksi PDIP menyatakan menyetejui usulan 10 BUMN penerima PMN Tahun Anggaran 2023 dengan total anggaran Rp 73,26 triliun dan menyetujui inisiatif corporate action BUMN tahun 2022,” kata anggota komisi VI Fraksi PDIP, Evita Nursanty, dalam rapat di kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 4 Juli 2022.
Pada rapat itu, semua fraksi menyampaikan pandangan masing-masing.
Persetujuan juga datang dari fraksi Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, dan PPP.
Sedangkan fraksi Partai Demokrat, PKS, dan PAN menyetujui dengan catatan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meminta pemerintah menunda pemberian PMN hanya kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan, namun pemerintah perlu memaksimalkan efisiensi dan restrukturisasi BUMN sebisa mungkin meliputi aspek manajemen serta operasional cost.
“Agar pengembangan serta target investasi korporasi juga prinsip good corporate governance dapat tercapai,” kata anggota komisi VI Draksi Demokrat, Herman Khaeron.
Sebelumnya, Erick mengusulkan PMN Rp 73,26 triliun untuk 10 BUMN.
Pertaman, PMN sebesar Rp 10 triliun untuk PLN, Defend ID sebesar Rp 3 triliun, dan ID Food Rp 2 triliun.
Untuk KAI, Erick mengusulkan jumlah PMN sebesar Rp 4,1 triliun.
PMN dialokasikan untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.
PMN terbesar diberikan kepada Hutama Karya, yakni Rp 30,56 triliun, untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
Selain itu, usulan PMN diajukan untuk Damri total Rp 867 miliar.
PMN pun bakal diberikan untuk InJourney atau Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar Rp 9,50 triliun.
Selanjutnya, Erick mengusulkan PMN untuk Indonesia Financial Group sejumlah Rp 6 triliun.
PMN juga diusulkan untuk Reasuransi Indonesia Utama senjilai Rp 3 triliun untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
Selanjutnya, PMN diajukan untuk AirNav Indonesia sebesar Rp 790 miliar untuk mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.